Eksekusi Deklarasi Pasar Kemiri Muka Ditunda, PT. PJR Minta Keadilan

DEPOK- Seharusnya Kamis (19/4/2018), Pengadilan Negeri (PN) Depok melakukan eksekusi deklarasi Pasar Kemiri Muka sesuai dengan penetapan yang telah ditetapkan Ketua PN karena sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Namun, elsekusi deklarasi tersebut ditunda dengan alasan pengamanan. Atas hal itu, Direktur PT. Petamburan Jaya Raya (PJR) menegaskan, meminta keadilan atas Putusan Mahkamah Agung RI yg sudah inkracht atas obyek yang tersirat di dalam amar putusan tersebut.

Ketua PN Depok Sobandi saat jumpa pers mengatakan bahwa telah menawarkan usulan perdamaian ke Walikota Depok maupun kepada pihak lain sebagai Termohon eksekusi. Tawaran terakhir, tambahnya, adalah eksekusi deklarasi, yakni pembacaan penetapan beralihnya pengelolaan Pasar Kemiri Muka yang semula dikelola Pemerintah Kota Depok menjadi PT. PJR.

“Namun, tawaran itu pun ditolak sehingga menetapkan melakukan eksekusi deklarasi yang ditetapkan pada Kamis (19/4/2018). Tadi staf saya sudah turun ke lapangan untuk melihat kondisi situasi di Pasar Kemiri Muka akan tetapi, tidak kondusif,” ungkap Sobandi.

Maka, lanjutnya, eksekusi deklarasi Pasar Kemiri Muka terpaksa ditunda karena faktor keamanan di lokasi tidak kondusif.

“Ada surat dari Kapolresta Depok pada Rabu (18/4/2018) yang menolak permohonan pengamanan dengan pertimbangan kondisi Kamtibmas. Dalam surat itu disebutkan, Kapolres Depok menyampaikan bahwa Polresta Depok belum mengabulkan permohonan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam surat Ketua PN Depok,” jelas Sobandi.

Masih katanya, dikarenakan permohonan pengamanan tidak dikabulkan Polres Depok maka, PN Depok menunda eksekusi deklarasi Pasar Kemiri Muka. “Itu alasan yang utama sehingga PN Depok menunda eksekusi deklarasi ini. Kalau Polisi menyatakan siap melaksanakan pengamanan, kami jalan hari ini juga,” tegas Sobandi.

Di tempat terpisah, Direktur PT. PJR Yudhy Pranoto Yunanto saat dikonfirmasi wartawan mengaku, sudah selama 11 tahun PT. PJR mencari keadilan yang akhirnya didapatkan melalui proses persidangan hukum dan sudah diputuskan MA serta sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). “Seharusnya pihak pengamanan mendukung eksekusi ini sehingga eksekusi deklarasi Pasar Kemiri Muka dapat dilaksanakan,” tegasnya.

Lanjutnya, PT. PJR menjamin dalam eksekusi deklarasi Pasar Kemiri Muka tidak ada penggusuran, tidak ada pembongkaran dan tidak ada pengosongan. “Para Pedagang jangan khawatir, eksekusi deklarasi tidak ada penggusuran, tidak ada pembongkaran dan tidak ada pengosongan sesuai dengan surat pernyataan PT. PJR yang sudah diserahkan dan sudah diterima PN Depok sehingga masih bisa berjualan/berdagang seperti kesehariannya,” kata Yudhy.

Selanjutnya, Yudhy menambahkan, mengenai obyek eksekusi deklarasi Pasar Kemiri Muka sudah diterangkan secara jelas dalam amar Putusan MA yang sudah inkracht. “Obyek eksekusi deklarasi tersebut berdasarkan Putusan MA yang sudah inkracht adalah sesuai dengan HGB Nomor 68 gambar situasi 16527 Tahun 1988 atas nama PT. Petamburan Jaya Raya yang diblokir Walikota Depok pada Tahun 2004 di BPN padahal HGB tersebut masih aktif karena baru berakhir Tahun 2008,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi mengenai retribusi Pasar Kemiri Muka, Yudhy menerangkan, Pasar Kemiri Muka selesai dibangun PT. PJR pada Tahun 1990 dan baru beroperasi Tahun 1992. Maka, sejak Tahun 1992 itu lah retribusi Pasar dipungut dan yang memungut bukan PT. PJR. “Retribusi Pasar Kemiri Muka selama ini dipungut oleh Pemkot Depok,” imbuhnya.

Tambah Yudhy, pada Agustus 2005 Pasar Kemiri Muka pernah terjadi kebakaran tetapi itu hanya sebagian kecil saja. “Pemkot Depok yang melakukan renovasi kios/los yang terkena bencana kebakaran tersebut sedangkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), akses jalan masuk-keluar pasar, tempat ibadah serta infrastruktur pasar lainnya selesai dibangun PT. PJR pada Tahun 1990 lalu,” tandasnya.

( jim )